MAKALAH TENTANG MASLAHAH MURSALAH

MASLAHAH MURSALAH
Al-Qur’an dan Al-Hadits adalah landasan hukum bagi umat Islam. Didalamnya terdapat banyak sekali aturan yang harus kita taati. Kita juga dapat menyelesaikan berbagai masalah melalui Al-Quran dan Al-Hadits.
Tetapi tidak semua masalah bisa diselesaikan melalui Al-Qur’an dan Al-Hadist. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah yang rumit yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Maka dari itu, tidak ada dalil baik dalam Al-Qur’an atau pun Al-Hadits yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Maka dari itulah muncul yang namanya al-mashlahah al-mursalah, sehingga jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ‘illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, dengan melalui al-mashlalah al-mursalah dapat ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadhorotan atau untuk menyatakan suatu manfaat.
Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang apa itu al-mashlalah al-mursalah. Mulai dari pengertian, dasar hukum, objek, dalil-dalil dan syarat-syarat menjadikan hujjah al-mashlalah al-mursalah.

A.    PENGERTIAN AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH

Dari segi bahasa, kata al-mashlahah adalah seperti lafadz al-manfa’at baik artinya wazannya, yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-shalah, seperti halnya lafadz al manfa’at sama artinya dengan al-naf’u.
Bisa juga dikatakan bahwa al-mashlahah itu merupakan bentuk tunggal (mufrod) dari kata al-mashalih. Pengarang kamus Lisan Al-‘arob menjelaskan dua arti, yaitu al-mashlahah yang berarti ash-shalah dan al-mashlahah yang berarti bentuk tunggal dari al-mashalih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.[1]
Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. 
Dengan demikian, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidk mempunyai dasar dalil, tapi juga tidak ada pembatalnya.
Setiap hukum yang didirikan atas dasar mashlahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu :
  1. Melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut al-mashlahah al-mursalah.[2]
  2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-washf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemashlahatan. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi.
  3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu mashlahah yang ditunjukan oleh dalil khusus. Istilah tersebut digunakan oleh Al-Ghozali dalam kitab al-Mustasyfa. atau dipakai istilah al-isti’dalal-mursalah, seperti dipakai asy-syatibi dalam kitab al-muafaqot.

Di bawah ini akan di bahas beberapa pandangan para ulama tentang hakikat dan pengertian al-mashlahah al-mursalah.
  1. Menurut Abu Nur Zuhair, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara’.( Muhammad Abu Zuhair, IV : 185)
  2. Menurut Abu Zahrah, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu mashlahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Alloh) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221)
  3. Menurut Asy-Syatibi, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara’.
  4. Menurut Imam Malik, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu mashlahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk mengghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder). (Al-I’tisham, juz II : 1229) [3]

B.     DASAR HUKUM AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH

Para ulama yang menjadilkan al-mashlahah al-mursalah sebagai salah satu dalil syara’, menyatakan bahwa dasar hukum al-mashlahah al-mursalah, ialah :
  1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rosululloh SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa setelah Rosulloh SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemashlahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisir kemashlahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
  2. Sebenarnya para sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in, dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hokum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu. Contoh, Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur’an, Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tigs ksli sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa rosululloh SAW hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur’an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun teklah menghukum bakar hidup golongan Syi’ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para Ulama yang datang sesudahnya.[4]

C.    OBJEK AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH

Yang menjadi objek al-mashlahah al-mursalah, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nash (Al-Qur’an dan Al-Hadits) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian kenyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya mashalihul mursalah menerangkan bahwa  al-mashlahah al-mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.[5]

D.    DALIL-DALIL ULAMA YANG MENJADIKAN HUJJAH AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH

Jumhur Ulama umat Islam berpendapat, bahwa al-mashlahah al-mursalah itu adalah hujjah syari’at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tiodak ada hukumnya dalam Nash dan Ijma atau Qiyas atau Istihsan itu disyari’atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh mashlahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar mashlahah ini karena adanya saksi syari’ yang mengakuinya.
Dalil mereka mengenai hal ini ada dua, yaitu :
Pertama, yaitu bahwa mashlahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyari’atkan hukum mengenai kemashlahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh pengembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas mashlahah yang diakui olrh syari’ saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemashlahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.
Kedua, bahwasannya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi’in dan para para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyari’atkan beberapa hukum untuk merealisir mashlahah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.[6]

E.     SYARAT-SYARAT MENJADIKAN HUJJAH AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH

Para ulama yang menjadikan hujjah al-mashlahah al-mursalah, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari’at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam  al-mashlahah al-mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat yaitu sebagai berikut :
  1. Berupa mashlahah yang sebenarnya, bukan mashlahah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak madhorot.
  2. Berupa mashlahah yang umum, bukan mashlahah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak kemadhorotan dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa irang saja diantara mereka.
  3. Pembentukan hukum bagi mashlahah ini tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan okeh nash atau ijma. Jadi tidak sah mengakui mashlahah yang menuntut adanya kesamaan hakdiantar anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.[7]

DAFTAR PUSTAKA
•Khallaf, Abdul Wahab.1996.Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh).Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
•Muchtar, Kamal,dkk.1995.Ushul Fiqh.Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf
•Syafe’I, Rahmat.2007.Ilmu Ushul Fiqih.Bandung:Pustaka Setia
________________________________________
[1] Rachmat Syafe’I,Ilmu Ushul Fiqih,Bandung:Pustaka Setia,2007,hal.117
[2] Maslhahah yang terlepas dari dalil khusus
[3]Op.cit,Hal.119.
[4] Kamal Muchtar,Ushul Fiqih,Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf,1995,Hal.145
[5]Ibid,Hal.146
[6] Abdul Wahab Khallaf,Kaidah-Kaidah Hukum Isla(Ilmu Ushulul Fiqh),Jakarta:PT Raja Grafindo,1996,Hal.128-129
[7]Ibid,Hal.130-131
Loading...
About Tohir 849 Articles
Kalo satu lidi bisa patah dengan mudah, tapi seratus lidi yang bersatu akan sangat susah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*