Penyebab Korupsi dan Perang Melawannya

Penyebab Korupsi dan Perang Melawannya

Penyebab Utama Korupsi Diindonesia – Apa saja penyebab utama korupsi itu terjadi?, pada ulasan kali ini kami akan mengulasnya untuk Anda. 

1. Penerapan Sistem yang Keliru

Sistem merupakan suatu yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Artinya, jika terdapat sistem yang baik dalam suatu masyarakat, maka tercipta ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Sebaliknya, jika tidak ada sistem yang baik, maka akan terjadi berbagai tindak pidana, termasuk korupsi.

2. Gaji yang Rendah

Di setiap negara yang baru merdeka, gaji karyawan atau penghasilan anggota masyarakat selalu kecil. Tetapi, jika prioritas pembangunan diletakkan di pembangunan manusia, gaji atau penghasilan yang kecil tersebut tidak menimbulkan petaka, antara lain berupa korupsi. Sebaliknya, jika pembangunan pada awal kemerdekaan diprioritaskan di sektor pembangunan ekonomi, maka karyawan akan berfikir secara ekonomis pula. Indikatornya, mereka akan mempersoalkan besar kecilnya gaji yang diterima ketimbang memfokuskan diri pada pengabdian dan pelaksanaan tugas yang ada di pundak mereka.

3. Pejabat yang Serakah

Bagi pejabat eselon, gaji, tunjangan dan fasilitas yang diperoleh, dapat mencukupi keperluan hidup sehari-hari selama sebulan. Tetapi, disebabkan serakah, pejabat melakukan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung yang terkategori sebagai korupsi. Perilaku pejabat seperti ini disebabkan strategi pembangunan ekonomi yang keliru, yang masyarakat terdorong untuk hedonis dan hidup materialistik.

4. Penegakkan Hukum Tidak Berjalan

Penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor dan pelaku kejahatan.

5. Hukum yang Tidak Menimbulkan Efek Jera

UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah maju selangkah di mana terhukum kasus korupsi, selain pidana penjara, yang bersangkutan juga harus mengganti uang Negara yang dikorup, namun ini tidak efektif. Minimal perlu diterapkan hukuman sosial berupa kerja bakti di perkebunan atau dijalan raya di kota-kota besar.

6. Pengawasan yang Lemah

Disebabkan pengawasan yang tidak berjalan secara efektif maka terjadilah kebocoran anggaran di sana sini.

7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Di masyarakat agraris, rakyat cenderung paternalistik, yaitu mereka mengikuti apa yang dilakukanoleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat.

8. Masyarakat yang Apatis

Anggota masyarakat terlalu sering dililit kesusahan dan penderitaan, mereka cenderung bersifat masa bodoh. Mereka tidak peduli, apakah ada kejahatan di sekitarnya yang dapat merugikan bangsa dan Negara atau tidak. Bagi mereka asal kejahatan itu tidak merugikan dirinya dan keluarga mereka , mereka akan masa bodoh.

JIHAD MELAWAN KORUPSI

Sebagai mana disebutkan sebelumnya  Revolusi budaya sangat penting, bahkan sudah mendesak karena dalam masyarakat agraris, termasuk Indonesia, kehidupan warganya cenderung konservatif. Aktivitas sehari-hari dan hubungan antara individu ataupun antar lembaga cenderung bersifat informal, kekerabatan, dan tradisional. Dalam sosio kultural masyarakat Indonesia, pejabat ini sukar untuk tidak menerima “tamu” dari kampungnya. Tidak ada pilihan lain, sang pejabat mulai berinisiatif untuk memperoleh penghasilan tambahan agar pemasukan dan pengeluaran rutin.

Proses Pencegahan Korupsi

  1. Perbaikan Sistem Pemerintahan dan Kenegaraaan

Salah satu upaya perbaikan sistem pemerintahan adalah dengan menilai kembali eksistensi Lembaga Negara yang ada, khususnya lembaga eksekutif, legislatif dan yuridikatif. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait karena, salah satu penyebab kerupsi adalah gemuknya struktur negara.

  1. Sistem Pembangunan Nasional

Sistem pembangunan nasional pada masa orde baru dimulai dengan strategi yang keliru karena dimulai dengan pembangunan ekonomi, bukan pembangunan manusia. Itulah sebabnya, menurut pemberitahuan media cetak ibu kota (2003), lebih dar30% anggota DPRD se- Indonesia (periode 1999-2004) dilaporkan ke Kejaksaan setempat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi..

  1. Reformasi Birokrasi

Perubahan mindset hanya dapat dilakukan kalau ada contoh dari pimpinan. Sebab, kenyataan yang ada, reformasi belum menyentuh perubahan budaya organisasi dan mindset sebagai pelayan masyarakat. Desakan KPK ke berbagai institusi dan evaluasi oleh KPK terhadap reformasi birokrasi di beberapa instansi Pemerintah / Lembaga Negara,

  1. Sosialisasi dan Kampanye Pemberantasan Korupsi

KPK dan lembaga pengawasan harus memiiki program kampanye pemberantasan korupsi yang sistematik, terencana, strategis dan bersifat jangka panjang.

  1. Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi sudah merupakan kejahatan luar biasa karena telah merasuk ke seluruh sumsum kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, program yang lebih strategis adalah menyelamatkan generasi mudah dari virus korupsi..

  1. Pelaporan Harta Kekayaan

Terpuruknya Indonesia pada tahun 1997 disebabkan berpusatnya kekuasaan negara di satu tangan sehingga lembaga pengawasan dan kontrol sosial tidak berfungsi.

  1. Pelaporan Gratifikasi

Gratifikasi adalah setiap pemberian yang diterima oleh PNS dan Penyelenggaraan Negara yang ada kaitannya dengan jabatan atau pelaksanaan tugas, disebabkan UU menempatkan KPK bersifat pasif dalam masalah gratifikasi.

  1. Sosialisasi Anti Korupsi

Semua insttusi penegak hukum, lembaga pendidikan dan LSM ati korupsi mempunyai program sosialisasi anti korupsi, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan seperti seminar, lokakarya, penerbitan berkala dan pemasangan spanduk.

  1. Manajemen Keberkahan

Manajemen keberkahan adalah suatu proses pengelolaan kehidupan, baik yang besifat udubiyah maupun muamalah yang selalu mengharapkan berkah dari Allah.

Loading...
About Tohir 849 Articles
Kalo satu lidi bisa patah dengan mudah, tapi seratus lidi yang bersatu akan sangat susah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*