Pola Korupsi dan Modus Operandinya

korupsi dan modus operandi

Korupsi menjadi penyakit bagi sebagian negara, bahkan bukan cuma birokrasi negara, kita juga bisa melihat korupsi terjadi di instansi, lembaga atau organisasi masyarakat.

Lalu bagaimana pola dan modus korupsi yang sering terjadi tersebut? berikut kami rangkumkan untuk anda ;

Sebelum melanjutkan membaca, baca juga pengertian korupsi jika Anda belum tahu apa itu korupsi di Mengenal korupsi

Pola Korupsi

Secara operasional, tindak pidana korupsi dapat berlangsung dengan menggunakan beberapa pola, diantaranya:

1. Sistem Pemerintahan Korupsi dapat hidup subur melalui sistem pemerintahan yang diberlakukan suatu negara.

Negara yang menerapkan sistem totaliter misalnya cenderung melahirkan sistem yng koruptif karena pengawasan dan sosial kontrol dari masyarakat tidak berjalan. Di Indonesia, walaupun bukan negara sosialis komunis, tetapi dengan dominasi militer di seluruh instansi pemerintah, lembaga negara, kepala daerah, dan BUMN/BUMD pada saat itu korupsi tumbuh subur selama 32 tahun pemerintahan orde baru.

2. Strategi Pembangunan Ekonomi.

Strategi pembangunan ekonomi hanya mengejarpertumbuhan, bukan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat melahirkan korupsi karena kekayaan hanya dinikmati oleh para konglomerat, serta elit penguasa politik. Strategi tersebut dengan sendirinya melahirkan sistem oendidikan yang juga bersifat “instatn” karena pelajar dan mahasiswa bercita-cita menjadi orang ynag berharta atau memperoleh gaji yang besar. Kemudian startegi tersebut pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang hedonis.

3. Korupsi Kebijakn Publik.

Pada masa orde baru, puluhan Keppres yang ditebritkan sebagai cover kegiatan korupsi yang dilaksanakan oleh rezim orde baru, baik kalangan politisi, pejabat,

4. Korupsi dan Nepotisme.

Dengan adanya korupsi dan nepotisme maka kekuasaan rezim akan langgeng karena seluruh lini kekuasaan sudah dikuasai sehingga tidak ada kekuatan masyarakat yang dapat mengganggu. Proses penumpukan kekayaan oleh para pejabat, elit politik, dan pengusaha yang berada dala lingkaran tersebut akan meningkat secara deret ukur karena golongan lain akan termarginalkan.

Peguasaan Lembaga Forman dan Non Formal

Jika lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dikuasai maka kebijakan publik dapat dikendalikan sehingga penggelapan atau penyelewengan dana dan keuangan negara dengan mudah dilakukan.

5. Pola Budaya yang Keliru Salah satu penyebab mengapa korupsi subur di Indonesia adalah karena pola pikir masyarakat yang masih konservatif. Dampak turunannya, lahir pola bidaya yang keliru, baik di kalangan masyarakat awam maupun pejabat dan kalangan intelektual,

6. Jejaring Internasional Dengan bergantung ke IMF, tau lembaga keuangan internasional lainnya, lahirlah berbagai korupsi di bidang kebijakan publik yang padagilirannya, rakyat tetap miskin, nominal utang luar negeri terus bertambah, dan sumber daya alam terkuras.

Baca juga : Sejarah korupsi di Indonesia

Modus Operandi

1. Program/Kegiatan atas Nama Rakyat

Modus ini populer pada masa reformasi, yaitu terjadi pemekaran kabupaten-kabupaten baru yang sbenearnya lebih banyak merupakan abisi politik golongan atau

korupsi dan modus operandi

individu tertentu. Indonesia merupakan negara yang tingkat pendidikan rakyatnya masih rendah sehingga mereka tidak dapat membedakan, mana hak yang seharusnya diperoleh dari pemerintah dan mana kewajiban yang harus diberikan kepada negara.

2. Mensosialisasikan Instant Program

Sebagai ilustrasi tentang modus operandi korupsi jenis ini adalah ditahannya pejabat dan mantan pejabat. Kementrian Kesehatan oleh KPK dengan tuduhan penyalahgunaan anggaran.

3. Program/Kegiatan dengan Cover Pembantuan

Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat, pemerintah sejak orde baru menggencarkan program tertentu dengan alasan membantu program pemerintah, perusahaan swasta dan pejabat Kementrian Kesehatan memanipulasi peralatan kesehatan

4. Manipulasi Administrasi Penyelenggaraan Negara

Modus ini terkenal dengan bentuk mal adinistrasi, dilakukan oleh pegawai rendahan sampai dengan pejabat eselon. Sektor yang menonjol adalah di bidang pengadaan barang dan jasa di mana dari tahun 2004 sampai 2010 terdapat 43% dari 198 perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah ini.

5. Melibatkan Pejabat dalam Dunia Usaha

Modus operandi populer sejak orde baru adalah apa yang dikenal sebagai perusahaan ali laba. Nama pemilik perusahaan adalah golongan pribumi, tetapi pemilik modal dan keuntungan dimiliki oleh golongan non pribumi. Keuntungan perusahaan tersebut disimpan diluar negeri sehingga manfaat yang dinikmati penduduk pribumi sangat kecil.

6. Menciptakan Kerusuhan

Pada masa orde baru, operasi militer di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Timor Timur terdapat peluang emas bagi terjadinya korupsi melalui pengadaan barang dan jasa serta biaya operasi itu sendiri.

7. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Modus operandi dalam pengadaan barang dan jasa ini sebagaimana hasil temuan Direktorat Litbang dan Direktorat Dikyanmas KPK, antara lain korupsi pada tahap perncanaan, tahap pembentukan panitia, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri, penjelasan, tahap penyerahan dan pembukaan penawaran, tahap evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang, danseterusnya.

8. Penyelewengan Keuangan Daerah

Modus ini adalah Pemda menyimpan uang daerah di bank tertentu dan oknum tersebut memperoleh uang fee serta bunga dari uang yang disimpan di bank tersebut. Tragisnya kalaupun uang tersebut digunakan untuk proyek Pemda tahun berikutnya, hal itu tidak dilihan sebagai suatu bentuk mal administrasi. Suatu hal yang pasti, bunga dari simpanan tersebut dinikmati oleh pegawai pemilik rekening karena tidak dimasukkan ke dalam rekening Pemda.

9. Pengeluaran Fiktif

Modus operandi korupsi jenis ini biasanya digunakan dalam penyaluran dana-dana bantuan sosial. Selain penerima baksos ditentukan berdasarkan hubungan-hubungan nepotisme, penerima tidak menerima 100% dana yang disebutkan dalam tanda terima. Artinya, aparat Pemda memotong sekian persend engan alasan “uang administrasi”.

10. Izin Penebangan Hutan

Modus ini disebabkan oknum aparat pemda sudah menerima uang kopi dalam jumlah yang relatif besar, maka mereka bersikap tidak peduli terhadap operasionalisasi perusahaan penebangan hutan tersebut.

11. Pencucian Uang

Ketika Indonesia dala keadaan terpuruk, setidaknya utang luar negeri yang masih tinggi diduga pembangunan komplek perumahan mewah sebagiannya merupakan salah satu bentuk pencucian uang. Artinya, uang hasil korupsi disamarkan dengan bentuk pembangunan komplek perumahan mewah atau proyek bisnis lain.

Loading...
About Tohir 849 Articles
Kalo satu lidi bisa patah dengan mudah, tapi seratus lidi yang bersatu akan sangat susah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*